Rahasia Swasembada Beras hingga Krisis 98: Fakta Tersembunyi Rezim Orde Baru

Soeharto dan Orde Baru tetap menjadi diskursus sejarah yang paling kompleks dalam perjalanan bangsa Indonesia. Memimpin selama 32 tahun, sosok yang dijuluki sebagai "The Smiling General" ini berhasil mengubah wajah Indonesia dari negara agraris yang terpuruk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Namun, di balik megahnya pembangunan fisik, tersimpan dinamika kekuasaan otoriter, sistem birokrasi yang monolitik, hingga warisan korupsi sistemik. Artikel ini akan membedah secara mendalam, objektif, dan faktual mengenai arsitektur negara di bawah kepemimpinan Soeharto, serta bagaimana kebijakan-kebijakannya membentuk realitas sosiopolitik Indonesia hingga hari ini.

---

Daftar Isi

• I. Pendahuluan: Puing-Puing 1965 dan Transisi Kekuasaan
• II. Filosofi Dasar: Trilogi Pembangunan dan Stabilitas
• III. Transformasi Ekonomi: Dari Hiperinflasi ke Swasembada
• IV. Pembangunan Sosial-Infrastruktur: SD Inpres dan KB
• V. Struktur Politik: Dwi Fungsi ABRI dan Monoloyalitas
• VI. Diplomasi Regional: Indonesia sebagai "Kakak Tua" ASEAN
• VII. Kontrol Arus Informasi dan Sensor Pers
• VIII. Munculnya Kelas Menengah dan Urbanisasi
• IX. Sisi Kelam: KKN dan Pelanggaran HAM
• X. Krisis Moneter 1997 dan Runtuhnya Kekuasaan
• XI. Politik Ingatan: Nostalgia vs Trauma
• XII. Penutup: Warisan Ganda yang Tak Terpisahkan

---

I. Pendahuluan: Puing-Puing 1965 dan Transisi Kekuasaan

Sejarah Indonesia tidak mungkin dipisahkan dari sosok Soeharto. Muncul di tengah kemelut politik terdahsyat pasca-kemerdekaan, Soeharto mengambil alih kemudi bangsa yang saat itu berada di ambang kolaps. Tragedi G30S 1965 memicu pergeseran kekuasaan besar-besaran dari Soekarno kepada dirinya melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966.

Soeharto tidak hanya mengganti pemimpin, tetapi mengganti seluruh paradigma bernegara. Ia memperkenalkan istilah "Orde Baru" sebagai antitesis dari "Orde Lama". Jika Orde Lama bercirikan mobilisasi massa, retorika anti-Barat, dan politik sebagai panglima, Soeharto membawa visi baru: stabilitas politik sebagai syarat mutlak pembangunan ekonomi. Di bawah arahannya, Indonesia memulai babak baru yang sangat terkontrol namun terukur secara material.

II. Filosofi Dasar: Trilogi Pembangunan dan Stabilitas

Landasan operasional Orde Baru dirangkum dalam Trilogi Pembangunan. Konsep ini menjadi rujukan setiap kebijakan publik:

1. Stabilitas Nasional yang Dinamis: Tanpa keamanan, modal tidak akan masuk.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi: Negara harus produktif untuk menyediakan lapangan kerja.
3. Pemerataan Pembangunan: Hasil pembangunan harus dirasakan hingga ke pelosok.

Secara faktual, prioritas pertama—stabilitas—sering kali menjadi alat pembenaran bagi pendekatan keamanan yang ketat. Bagi pemerintah Orde Baru, gejolak politik dianggap sebagai penghambat kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, harmoni sosial dipaksakan melalui instrumen negara, menciptakan ketenangan di permukaan yang memungkinkan mesin ekonomi bekerja tanpa gangguan berarti dari oposisi.

III. Transformasi Ekonomi: Dari Hiperinflasi ke Swasembada

Pada tahun 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi sebesar 650%. Kas negara kosong dan utang luar negeri menumpuk. Soeharto merangkul kelompok teknokrat lulusan universitas Barat, yang kemudian dikenal sebagai "Mafia Berkeley".

1. Rehabilitasi dan Investasi Asing

Langkah pertama adalah menata ulang kebijakan fiskal dan moneter. Dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967, Indonesia membuka pintu bagi korporasi internasional. Sektor pertambangan, minyak bumi, dan manufaktur mulai menggeliat. Minyak bumi menjadi tulang punggung pendapatan negara (petrodolar) pada dekade 1970-an, yang dananya dialokasikan untuk membangun infrastruktur pedesaan.

2. Revolusi Hijau dan Swasembada Beras

Melalui program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas), pemerintah memperkenalkan teknologi pertanian modern. Puncaknya pada tahun 1984, Indonesia mencapai Swasembada Beras. Dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi bangsa yang mandiri secara pangan, pencapaian yang diakui dengan medali emas dari FAO pada 1985.

IV. Pembangunan Sosial-Infrastruktur: SD Inpres dan KB

Keberhasilan Soeharto juga terlihat pada aspek pembangunan manusia melalui kontrol kependudukan dan akses pendidikan.

• Program Keluarga Berencana (KB): Melalui kampanye "Dua Anak Cukup", Indonesia berhasil menekan tingkat fertilitas secara signifikan.
• Pendidikan (SD Inpres): Pembangunan ribuan gedung sekolah secara masif menurunkan angka buta huruf secara drastis di seluruh pelosok.
• Kesehatan (Puskesmas): Memastikan layanan medis dasar menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

V. Struktur Politik: Dwi Fungsi ABRI dan Monoloyalitas

Untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun, Soeharto membangun sistem politik yang monolitik.

1. Peran Militer

Melalui konsep Dwi Fungsi ABRI, militer memiliki kursi di DPR tanpa melalui pemilu dan mengisi posisi strategis dalam birokrasi. Hal ini menjadikan militer sebagai tulang punggung stabilitas sekaligus penjaga rezim.

2. Penyeragaman Partai dan Golkar

Pada 1973, Soeharto memaksa penyederhanaan partai politik menjadi hanya tiga: PPP, PDI, dan Golongan Karya (Golkar). Melalui doktrin Monoloyalitas, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan mendukung Golkar melalui wadah KORPRI.

VI. Diplomasi Regional: Indonesia sebagai "Kakak Tua" ASEAN

Soeharto mengubah kebijakan luar negeri menjadi lebih kooperatif. Ia memprakarsai berdirinya ASEAN pada 1967. Ia mengusung konsep Ketahanan Nasional yang menekankan stabilitas ekonomi sebagai kunci menangkal ideologi asing. Puncaknya, Indonesia menjadi Ketua Gerakan Non-Blok (1992-1995) dan berperan aktif dalam mediasi konflik di Kamboja.

VII. Kontrol Arus Informasi dan Sensor Pers

Departemen Penerangan menjadi lembaga sangat berpengaruh melalui mekanisme SIUPP. Media massa dilarang mengangkat isu SARA atau mengkritik keluarga Presiden. Pembredelan majalah Tempo, Editor, dan tabloid Detik pada 1994 menjadi bukti nyata keterbatasan ruang kritik kala itu.

VIII. Munculnya Kelas Menengah dan Urbanisasi

Kebijakan ekonomi melahirkan kelas menengah baru di perkotaan seiring berkembangnya sektor manufaktur. Kelompok ini memiliki daya beli tinggi namun juga mulai menuntut keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang adil, yang menjadi bahan bakar gerakan Reformasi di kemudian hari.

IX. Sisi Kelam: KKN dan Pelanggaran HAM

Seiring waktu, sistem patronase tumbuh subur. Keluarga Presiden dan kroni mendapatkan akses eksklusif terhadap lisensi dan monopoli komoditas (KKN). Di sisi lain, stabilitas sering dicapai melalui kekerasan, mulai dari penembakan misterius (Petrus) hingga tindakan keras terhadap separatisme di berbagai wilayah.

X. Krisis Moneter 1997 dan Runtuhnya Kekuasaan

Badai Krisis Moneter Asia 1997 menghancurkan nilai rupiah. Ketidakmampuan menangani krisis ekonomi memicu krisis kepercayaan publik. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan Mei 1998 akhirnya memaksa Soeharto berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

XI. Politik Ingatan: Nostalgia vs Trauma

Pasca-lengser, muncul dialektika antara mereka yang merindukan stabilitas (nostalgia "Enak Jamanku To?") dengan para korban dan aktivis yang menyoroti luka sejarah serta kerusakan sistemik pada institusi hukum dan demokrasi.

XII. Penutup: Warisan Ganda yang Tak Terpisahkan

Soeharto adalah sosok kompleks. Ia adalah arsitek yang membangun rumah besar bernama Indonesia dengan segala kemajuan fisiknya, namun ia meninggalkan tantangan besar berupa institusi demokrasi yang lemah dan budaya korupsi. Mempelajari sejarahnya adalah cara untuk memahami bahwa kemajuan material harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

Blog : Charapay
Post :